BK
KENDARI - Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPW GN-PK) Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan apresiasi terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Buton Ledrik MV Takaendengan, SH. MH yang telah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh Inovatif Pelayanan Hukum pada Rabu (27/09/2023) diacara Kendari Pos Sultra Awards.
Sultra Award merupakan ajang apresiasi bagi para tokoh Sultra yang dirangkaikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Kendari Pos.
Bersama 42 tokoh perubahan, penghargaan yang diberikan ini berdasarkan kontribusinya terhadap pembangunan dan kemajuan daerah, para tokoh tersebut berasal dari berbagai kalangan diantaranya tokoh birokrasi, pengusaha, politisi, pengacara, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan.
Ketua GN-PK Sultra, Arimusdi menyampaikan berbagai kasus yang telah ditangani Ledrik menjadikan sebuah prestasi yang perlu dihargai oleh siapapun.
"ini salah satu pencapaian yang harus kita apresiasi, beberapa kasus-kasus besar bisa diselesaikan oleh Pak Kajari, jadi hal yang menarik inilah menjadikan Kajari Buton sebagai salah seorang tokoh inovatif pelayan hukum, " ungkap Arimusdi
Tentunya kata Ari, apa yang dilakukan oleh Kajari merupakan langkah untuk menyelamatkan uang Negara.
"Bangsa ini butuh orang-orang seperti ini (Ledrik) agar uang-uang Negara bisa digunakan pada porsinya dan juga untuk kepentingan Bangsa yang maju, " ujarnya.
Kata Ari, sebagai tokoh inspirativ dan inovatif pelayan hukum, kajari buton menjadi salah seorang yang patut dijadikan referensi bagi APH lainnya.
"kita berharap ini menjadi jalan buat APH bukan hanya kejaksaan, tapi juga para kepolisian dan yang lainnya untuk bersama memberikan pelayanan hukum yang baik dan maksimal kepada seluruh element masyarakat tanpa pandang bulu, " Kata Arimusdi.
Ketua DPW GN-PK Sultra ini juga siap memberikan atensi dan saran-saran yang dibutuhkan kejaksaan Buton dalam menegakkan supermasif Hukum di Wilayah kerjanya.
"kami GN-PK yang bergerak pada bidang pemberantasan dan tindak pidana korupsi, siap selalu memberikan informasi dan saran masukan untuk bersama menegakkan sebuah aturan-aturan terutama pada bidang korupsi dalam menyelamatkan setiap anggaran baik daerah maupun APBN dari tangan-tangan jahil pada kepentingan pribadinya, "tutup Ari.
